KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET KORUPSI

chairuddin

Oleh: Dr. Chairuddin Ismail (Mantan Wakapolri, Dosen PTIK Jakarta)

Konsep  kebijakan penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) mencakup masalah pembuktian (evidentiary) dan beban pembuktian (burden of proof), penyitaan (confiscation) dan perampasan harta kekayaan (forfeiture assets) hasil tindak korupsi.[1] Hal ini ditujukan agar penyelenggaraan investigasi dan penuntutan dapat dilakukan dalam kerangka kerja hukum (legal framework) yang selain mampu untuk memperbesar kemungkinan (probabilitas) untuk menuntut dan menghukum pelaku tindak korupsi, juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional Indonesia maupun konvensi internasional.

Kebijakan penegakan hukum pemberantasan TPK yang akan datang seharusnya meliputi: (1) Penggunaan bukti petunjuk yang diperluas (circumtances evidence) di dalam mendukung bukti-bukti awal penyidikan. Konsep kata-kata “diduga keras” perlu penjelasan dengan menganut makna “prima facie”, “probable cause” dan “sufficient evidence” di dalam konsep hukum Common Law; Continue reading

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

EpulOleh: H. Saeful Bahri, M.Pd.I. (Penyuluh Agama/Dosen)

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan. Apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah dibuat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.

Oleh karena itu, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat. Permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang. Demikian karena akan terjadi kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Continue reading

KRIMINALISASI UNTUK KORUPSI

ismailOleh: Dr. Chairuddin Ismail (Mantan Wakapolri, Dosen PTIK Jakarta)

Konsep kebijakan pengkriminalan (kriminalisasi) Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang akan datang perlu direvisi dan dilakukan penyesuaian, meliputi : (1)  Semua bentuk penyuapan (bribery) baik yang dilakukan secara aktif maupun secara pasif, baik yang dilakukan oleh pejabat publik domestik maupun asing, serta penyuapan di sektor swasta; (2) Bentuk-bentuk perbuatan pejabat publik yang memperdagangkan pengaruh (trading influence), dan pemerasan oleh pejabat publik yang menggunakan pengaruh (racketeering influence); (3)  Pemilikan/pertambahan harta kekayaan secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya secara sah (illicit enrichment). Continue reading

KORUPSI DAN TEORI HUKUM

chairuddinOleh : Chairuddin Ismail, Mantan Wakapolri, Dosen PTIK Jakarta.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah masalah korupsi. Korupsi semula hanya dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, namun kemudian telah dianggap juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi kemudian, digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa (extra-ordinary measures) pula.[1]

Kajian terhadap kebijakan-kebijakan publik yang mendorong suburnya tindakan koruptif belum dilakukan secara sadar dan berkesinambungan[2], sehingga diperlukan penelitian untuk menemukan konsep kebijakan hukum pidana baru yang sesuai dengan nilai-nilai dan realitas sosial masyarakat Indonesia.   Continue reading

TEORI: KEBIJAKAN PUBLIK

EpulOleh: Saeful Bahri, S.Ag., M.Pd.I. Penyuluh Agama/Dosen

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Winarno, 2008: 15). Rose (1969: x) mengartikan kebijakan (policy) lebih dari suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich (1963: 79) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.   Continue reading