PROSES TRANSISI DEMOKRASI

muslimOleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Menurut Gerry van Klinken, demokratisasi melalui tahap-tahap atau bergerak dari pembusukan rezim otoriter, melewati masa transisi, menuju konsolidasi, dan akhirnya menuju pematangan.[1] Proses transisi demokrasi menurut Gabriel Almond, Scott C. Flanagan, dan Robert J. Mundt selalu ditandai oleh “menurunnya komponen-komponen kinerja ekonomi (depresi, pengangguran, kekurangan pangan, dan kelaparan).”[2] Transisi yang menurut O’Donnell merupakan “interval waktu antara satu rezim politik dan rezim politik yang lain”,[3] selalu didahului oleh krisis ekonomi yang menjadikan rezim politik lama kehilangan legitimasinya.

Menurut Huntington, kemampuan sejumlah besar pemerintah otoriter untuk memperoleh legitimasi dari pertumbuhan ekonomi terkikis oleh kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah-pemerintah otoriter.[4] Lebih lanjut dikatakan perkembangan ekonomi yang cukup tinggi dan krisis ekonomi jangka pendek atau kegagalan ekonomi merupakan rumusan ekonomi yang paling mendukung bagi transisi sistem otoriter ke sistem demokratis.[5] Continue reading

NASIB ISLAM KULTURAL DI INDONESIA

asep-s-mimbar

Oleh: Asep Saeful Mimbar, Kandidat Doktor Perbandingan Agama

Orde Baru yang dibentuk oleh Soeharto sama sekali tidak menggambarkan kemenangan bagi kekuatan-kekuatan Islam Indonesia. Rezim Soeharto telah mewarisi pandangan kalangan nasionalis moderat, meskipun Indonesia waktu itu dipimpin oleh militer, bukan oleh partai-partai seperti masa-masa awal kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin. Sejak awal, peran Islam dalam mengisi kemerdekaan Indonesia memang selalu tidak jelas.[1]

Seperti masa-masa sebelumnya, pada masa Orde Baru awal (1967-1981) pun Islam telah dimarginalkan dan di-depolitisasi dari negara. Dengan kata lain, hubungan Islam dan negara menjadi bersifat antagonistik. Yang terjadi kemudian adalah mekanisme sublimasi: Negara menekan segala ekspresi politik Islam dan umat Islam mereaksinya dengan cara-cara radikal. Continue reading

MASIH MEMIMPIKAN NEGARA ISLAM INDONESIA

niiOleh: Budi Rahayu Diningrat, S.Sos.

Salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas dalam catatan sejarah negeri ini adalah berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di awal masa kemerdekaan. Topik ini memang selalu dan akan tetap menarik untuk diperbincangkan, lengkap dengan segala pendapat para ahli maupun saksi­-saksi sejarah. NII adalah kependekan dari Negara Islam Indonesia, sebuah gerakan keislaman atau Harakah Islamiyyah[1] yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini pernah memproklamasikan berdirinya NKA-NII pada 07 Agustus 1949. NKA-NII disebut juga Darul Islam atau yang disingkat DI[2], komandan tertinggi sekaligus pendiri gerakan ini bernama Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo[3], biasa disingkat S.M. Kartosoewiryo; salah seorang tokoh Masyumi Jawa Barat dan juga pernah menjadi murid dari pahlawan Indonesia, HOS. Cokroaminoto. Continue reading

PENUMBUHAN BUDI PEKERTI: DEMOKRATIS

democratic
Oleh: M. Taufiq Rahman
Partisipasi merupakan dimensi inti dari proses demokratisasi. Dalam partisipasi ini mengandung nilai-nilai toleransi sosial, kepuasan hidup, ekspresi publik, dan aspirasi pada kebebasan.
Tujuan dari prinsip partisipasi adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintah menghormati hak-hak dan kesejahteraan yang diperintah (warganegara). Bagi Rawls (1999), berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak membuat individu menguasai dirinya, tetapi lebih pada memberinya suara yang sama (equal voice) bersamaan dengan yang lain dalam menangani bagaimana kondisi-kondisi sosial dasar itu diatur. Maka, orang yang berpartisipasi itu harus memoderasikan klaim-klaimnya dengan apa yang setiap orang bisa menerimanya sebagai sesuatu yang adil. Kehendak publik untuk mempertimbangkan dan untuk memperhitungkan kepercayaan dan kepentingan setiap orang akan menjadi fondasi bagi kemitraan berwarganegara (civic friendship) dan membentuk etos budaya politik. Dengan demikian hal itu dapat mengukuhkan harga diri dan rasa kemampuan berpolitik dari warganegara rata-rata. Continue reading

KEBEBASAN POLITIK DAN NETRALITAS BIROKRASI

IMG-20160727-WA0016

Oleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Reformasi telah memunculkan isu netralitas birokrasi dan kebebasan politik. Melalui perdebatan yang panjang akhirnya disepakati PNS harus netral dan tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik manapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.5/1999 tertanggal 26 Januari 1999, yang kemudian diperbaiki dengan PP No.12/1999 tertanggal 29 Januari 1999. Ketika birokrasi sudah tidak dapat dijadikan sarana mobilisasi politik bagi partai pemerintah, seperti pada pemilu-pemilu selama Orde Baru, praktis tidak ada lagi kekuatan yang dapat menekan masyarakat, apalagi dengan tidak terdapatnya ketentuan yang membatasi kebebasan politik seseorang.

Netralitas birokrasi sipil ini pada akhirnya telah mengurangi secara signifikan kemampuan Golkar dalam memobilisasi massa, terutama di daerah pedesaan dimana organ paling bawah dari birokrasi pemerintah yaitu kepala desa tidak lagi dapat dimanfaatkan. Continue reading